AGAR TIDAK BERMASALAH DALAM PEKERJAAN, DPUPR KOTA MALANG GANDENG TIM TP4D

 
Pelaksanaan proyek-proyek di  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang mendapat pengawasan dari Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembagunan Daerah (TP4D). Hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah di DPUPR Kota Malang. Tim TP4D terdiri dari unsur kejaksaan, Inspektorat Pemkot Malang dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ini akan bersama-sama melakukan pengawasan.
Kepala DPUPR Kota Malang, Ir Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Lelang difasilitasi oleh ULP bersama TP4D dan pihak Kepolisian. Tujuannya untuk dilakukan penelitian kalimat perkalimat dalam dokumen itu. “Ini dokumen-dokumen pokok pengerjaan sampai peserta lelang. Mereka lolos lelang itu karena menuruti aturan dokumen-dokumen.  Sekarang sudah pelaksanaan tentu kami harus melaporkan. Tiap minggu tim ini akan diundang terus,” kata mantan kepala dinas pertanian yang akrab disapa Soni  ini.
Lanjut Soni, hal ini dilakukannya agar segala pengerjaan infratsruktur Kota Malang tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hal-hal yang dilaporkan adalah terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2018 di hadapan tim TP4D. Tim bersama akan melihat mulai dari track record pemenang tender, anggaran yang dikeluarkan, hingga nanti masa pengerjaan berdasarkan laporan-laporan tiap minggunya. “Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh TP4D, kami juga merasa lebih nyaman dan leluasa dalam bekerja melaksanakan proyek kegiatan fisik di lapangan,” terangnya.
Pengawalan ini juga sangat membantu dalam penyusunan dokumen pelelangan, maupun dokumen pelaksanaan  agar tidak mengalami kesalahan. Sehingga tidak keteteran ketika masuk dalam tahap evaluasi. Hal lain yang juga dilakukan dinas ini untuk memastikan tranparasi pengerjaan proyek adalah memasangkan papan nama proyek yang harus ditempel di titik pekerjaan. Selain itu dalam pekerjaan proyek harus disediakan sebuah buku direksi maupun buku harian untuk mencatat segala macam progres pekerjaan. “Biar nanti ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan pagunya, juga ketika ada tim Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta tim saber pungli bahkan masyarakat yang ingin datang untuk mengecek ke lokasi bisa untuk mengisi buku direksi itu dan memberi masukan,” pungkasnya.  (MN).

Share

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *